Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-undang Perkebunan adalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan perkebunan dilaksanakan mulai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan kultur teknis, modal, informasi, teknologi, dan manajemen perkebunan.

Langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu langkah re-intepretasi atas teks undang-undang yang diuji, mengingat apabila dirunut proses perumusan teksnya, pasal-pasal yang diintepretasikan ulag tersebut dirumuskan bahkan hampir tanpa diskusi dan perdebatan. Hal ini terlihat secara jelas apabila merujuk pada rekaman proses pembahasan UU Perkebunan No. 18 tahun 2004.

Upaya membaca ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam bagian lain dari buku ini berhasil menyelamatkan petani dan masyarakat lokal yang secara tidak proporsional telah terlanggar hak asasinya karena penerapan pasal-pasal sanksi pidana yang terdapat dalam UU tersebut.